'c1k4dutz666 was here.... SBY JK Tergelincir BBM | Survei Indo Barometer


Loading...
Indo Barometer
Survei
Indo Barometer
Barometer Prilaku Masyarakat Indonesia
SBY-JK Tergelincir BBM?

Minggu 29 Juni 2008
Download File


Pemerintah sendiri pada posisi sangat dilematis. Kalau harga BBM tidak dinaikkan, subsidi APBN pada BBM akan besar sekali. Namun kalau BBM dinaikkan, rakyat akan susah dan efek dominonya akan panjang, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.

Dari pengalaman kenaikan BBM tahun 2005, dampak politik kenaikan BBM mewujud dalam beberapa fenomena: pertama, maraknya demonstrasi menentang kebijakan pemerintah. Kedua, meningkatnya dinamika politik di DPR berupa usulan hak angket dan interpelasi. Ketiga, penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan SBY-JK.

Dampak yang pertama maupun kedua sudah terjadi. Hanya beberapa hari setelah kenaikan BBM, terjadi peningkatan demo penolakan kenaikan BBM yang puncaknya adalah insiden bentrokan mahasiswa dengan aparat polisi di UNAS tanggal 24 Mei 2008. Sampai sekarang demo itu masih berlangsung dan seperti mengalami puncak baru dengan demonstrasi yang keras di Jl. Gatot Subroto dan Jl. Sudirman pada tanggal 25 Juni 2008.

Artikel ini dilengkapi dengan data PDF. klik di sini untuk download

Dampak yang kedua terlihat dari munculnya usulan interpelasi dan angket dari anggota DPR. Ternyata, pada sidang DPR tanggal 25 Juni 2008, pengusul hak interpelasi bergabung dengan pengusul hak angket. Akibatnya usulan hak angket lolos menjadi hak angket DPR dengan komposisi 233 anggota DPR menerima dan 127 menolak. Yang setuju adalah semua fraksi (PDIP, PPP, PAN, PKB, PKS, BPD, PBR, PDS). Yang menolak adalah dua fraksi yakni PG dan PD. Kemana hak angket ini selanjutnya, apakah akan menjadi bola politik yang panas atau dingin, tergantung temuan Panitia Angket yang akan dibentuk serta lobi-lobi politik yang terjadi di masa akan datang.

Yang sudah terlihat dan terdengar di masyarakat namun belum diukur secara sistematis adalah dampak ketiga, yakni kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap kepuasan pada SBY-JK dan pengaruhnya pada elektabilitas keduanya. Untuk dapat mengukurnya secara akurat (berapa persen dampaknya) dan menyeluruh (meliputi seluruh publik dewasa, orang-orang yang memiliki hak pilih) maka dilakukan survei nasional ini yang pengumpulan data lapangannya dilaksanakan kira-kira 10 hari setelah kenaikan BBM. Dengan asumsi dampak dari kenaikan BBM itu telah cukup dirasakan pengaruhnya dan dampaknya di masyarakat.

RINGKASAN HASIL TEMUAN
Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga BBM dan Aneka Alasan serta Justifikasi Kenaikan Harga BBM
Pada saat pengumpulan data lapangan survei dilaksanakan setelah pemerintah menaikkan secara resmi harga BBM, nyaris semua responden (99, 4%) menyatakan mengetahui soal kenaikan harga BBM ini. Terdapat variasi dalam respon publik terhadap kenaikan tersebut. Secara garis besar, yang mendukung bulat (setuju dan menerima) kebijakan ini sangatlah minoritas, hanya 8,1%. Selebihnya setuju namun tidak menerima (9,8%); tidak setuju tapi menerima (45,5%) dan tidak setuju dan tidak menerima (35,3%).

Pengelompokan ini penting diketahui karena secara umum, tiga kelompok responden terakhir bertendensi tidak mendukung kebijakan BBM. Yang paling keras tentu saja yang tidak setuju dan tidak menerima.

Mereka inilah yang paling potensial turun berdemonstrasi atau mengalihkan dukungan politik dari pemerintah ke pihak oposisi.

Selain itu, sikap terhadap kenaikan harga BBM berkait dengan kepuasan terhadap kinerja SBY dan dukungan terhadap para capres. Yang setuju dan menerima kenaikan harga BBM adalah orang-orang yang mayoritas puas terhadap kinerja SBY dan cenderung memilih SBY sebagai capres. Sebaliknya, orang yang tidak setuju dan tidak menerima adalah orang-orang yang mayoritas tidak puas terhadap kinerja SBY dan cenderung memilih capres lain, dengan pilihan tertinggi pada Megawati.

Ada bermacam alasan dan justifikasi yang bisa diajukan untuk menaikkan harga BBM dalam negeri. Penerimaan publik terhadap aneka alasan ini penting karena berkait dengan tinggi rendahnya dukungan publik terhadap kenaikan harga BBM itu.

Apakah publik nasional mendukung atau tidak mendukung aneka alasan yang bisa diajukan tentang kenaikan harga BBM? Survei menemukan bahwa mayoritas publik Indonesia nyaris tidak setuju dengan semua alasan ekonomi dan sosial yang biasa diajukan untuk menjustifikasi kenaikan harga BBM.

Alasan menaikkan harga BBM karena menyesuaikan dengan kenaikan harga minyak di luar negeri, misalnya. Hanya 30,6% responden yang menyetujui alasan-alasan ini. Mayoritas (55,5%) tidak setuju dan sisanya (14%) tidak tahu atau tidak menjawab.

Untuk alasan kenaikan harga BBM untuk mencegah penyelundupan, hanya 25,5% yang sepakat. Terbanyak tidak sepakat yakni 59,6%. Atau alasan kenaikan BBM perlu agar masyarakat berhemat dan tidak boros dengan BBM. Yang tidak setuju lebih banyak yakni 65,1%, ketimbang yang setuju dengan alasan ini (24,6%).

Untuk alasan-alasan yang lebih populis pun ternyata mayoritas publik menolaknya. Misalnya alasan kenaikan harga BBM untuk mengurangi subsidi yang paling banyak dinikmati orang kaya. Yang setuju 29,5% dan yang tidak setuju 56,1%. Atau alasan bahwa kenaikan harga BBM dilakukan agar pemerintah punya cukup uang untuk membantu rakyat miskin. Yang setuju dengan alasan ini 42,6%. Masih kalah dengan yang tidak setuju 46,9%.

Kontroversi Iklan Wiranto Yang Meminta Presiden SBY Memenuhi Janji Untuk Tidak Menaikkan Harga BBM. Mana Yang Dipercaya Publik?
Ketika wacana kenaikan harga BBM bergulir, muncul kontroversi iklan Wiranto yang meminta Presiden SBY untuk menepati janji tidak menaikkan harga BBM lagi. Mensesneg Hatta Rajasa dan juru bicara presiden Andi Mallarangeng menyatakan Presiden SBY tidak pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM.

Siapa yang benar? Terlepas faktanya, penting diketahui persepsi publik tentang hal ini. Menarik, ternyata, mayoritas (39,3%) berpendapat Presiden SBY pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM lagi. Sebanyak 15,3% menyatakan sebaliknya dan 45,4% menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Seberapa optimis atau pesimis publik terhadap kemungkinan masih naiknya harga BBM dalam setahun kedepan menjelang pemilu 2009? Mungkin karena sudah mengalami tiga kali kenaikan selama pemerintahan SBY-JK, ternyata sebagian besar responden yakin BBM harganya masih akan naik lagi (48,7%). Sebagian kecil yakin BBM harganya tidak akan naik lagi (14,3%). Sementara sisanya (37,0%) menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Pengetahuan Dan Sikap Masyarakat Terhadap Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) Sebagai Program Kompensasi Pemerintah Terhadap Kenaikan Harga BBM
Sebagai salah satu cara meringankan beban masyarakat, utamanya yang kurang mampu secara ekonomi, akibat naiknya harga BBM, pemerintah menyelenggarakan program BLT (Bantuan Langsung Tunai). Sebagaimana tampak di media massa, program ini sendiri bukannya tanpa kritik atau permasalahan. Mulai dari kritik tentang akurasi data keluarga penerima BLT, kritik tentang tidak mencukupinya dana BLT untuk mengompensasi (menutupi) kenaikan harga BBM dan dampak ekonomi ikutannya, sampai dengan tuduhan BLT sebagai alat suap politik menjelang pemilu 2009.

Mengenai program BLT, survei ini pertama-tama ingin mengetahui seberapa luas pengetahuan publik nasional terhadap program tersebut. Ternyata angkanya cukup tinggi. Yakni 90 persen lebih dari publik yang mengaku tahu. Kepada mereka yang mengaku tahu, ditanyakan pada mereka apa yang dimaksud dengan BLT tersebut. Beberapa definisi yang banyak disebut adalah: pertama, bantuan uang tunai/gratis dari pemerintah untuk rakyat miskin (65,9%); kedua, dana bantuan dari pemerintah pusat (10%); ketiga, bantuan tunai untuk warga yang kurang mampu (11%); dan keempat, bantuan uang untuk warga sebagai dampak kenaikan BBM (10,7%).

Ternyata pro-kontra BLT juga muncul di publik. Ternyata tidak semua penduduk menyetujui pemberian BLT. Yang setuju memang mayoritas, yakni 58,6%. Namun yang tidak setuju cukup banyak (38,1%). Untuk yang setuju, alasan terbanyak (51,6%) adalah karena menganggap kewajiban pemerintah membantu warga miskin. Alasan lain: bisa menutup kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan BBM (24,3%) dan hak warga miskin untuk mendapat perlindungan dari pemerintah (21,8%).

Untuk yang tidak setuju, alasan tertinggi karena harusnya ada kebijakan lain yang lebih membantu, seperti penciptaan lapangan kerja (46,9%); BLT tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari akibat kenaikan harga BBM (34,5%) dan mendidik warga menjadi bangsa peminta-minta (16,2%).

Lepas dari sikap setuju dan tidak setuju mereka terhadap program BLT, penting untuk diketahui penilaian responden terhadap kemampuan BLT untuk bisa menutupi kebutuhan warga akibat kenaikan harga BBM: apakah seluruhnya? Sebagian? Atau tidak sama sekali?

Penilaian ini tentu penting karena terkait dengan seberapa jauh kepuasan publik terhadap keberhasilan pemerintah mengatasi masalah rakyatnya. Jika dianggap mampu atasi masalah kemungkinan dukungan tinggi, jika sebaliknya, dukungan akan rendah. Ternyata mayoritas responden beranggapan BLT sama sekali tidak bisa menutupi kenaikan kebutuhan akibat kenaikan harga (62,1%). Yang beranggapan bisa menutupi sebagian kenaikan kebutuhan adalah 29,8% dan yang menyatakan bisa menutupi seluruh kenaikan kebutuhan hanya 2,9%.

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Presiden SBY dan Wapres JK, Kecenderungan Untuk Memilih/Tidak Memilih Kembali SBY dan JK Jika Pilpres Dilaksanakan Hari Ini, Pilihan Calon Presiden dan Wapres
Seperti sudah disampaikan sebelumnya, kenaikan harga BBM di masa pemerintahan SBY-JK telah dilakukan tiga kali. Kenaikan pertama pada Maret 2005 besarnya sekitar 30% persen. Kenaikan kedua pada Oktober 2005 besarnya sekitar 120% persen. Kenaikan BBM Mei 2008 kali ini persentasenya 28,7% persen. Mirip dengan kenaikan Maret 2005.

Pengalaman dua survei nasional yang dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Januari 2005 (sebelum kenaikan BBM) dan April 2005 (setelah kenaikan BBM) menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan pada SBY meski angkanya tidak yang setinggi yang diduga, yakni hanya sekitar 4% (dari 69% ke 65%). Bagaimana dengan dampak kenaikan Mei 2008 ini? Apakah lebih kecil, sama, atau lebih besar? Bagaimana dampaknya terhadap elektabilitas SBY sebagai salah satucapres 2009?

Tidak seperti kenaikan di bulan Maret 2005, kenaikan harga BBM kali ini rupanya memiliki dampak yang sangat buruk terhadap kepuasan dan elektabilitas SBY. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari tingkat kepuasan terhadap SBY yang menurun hampir 20% dari 55,6% pada Desember 2007 menjadi 36,5% pada Juni 2008 ini (tentu ada beberapa variabel lain dalam masa enam bulan, namun dapat kiranya dikatakan bahwa kenaikan harga BBM merupakan variabel terpenting). Tingkat menginginkan kembali juga menurun tajam, dari 49,5% di bulan Desember 2007, menjadi 31,3% di bulan Juni 2008. Artinya per Juni 2008 ini lebih banyak publik (50,6%) yang tidak menginginkan kembali SBY sebagai presiden RI periode 2009-2014.

Dampak menurunnya kepuasan (approvalrating) terhadap SBY itu berdampak pada melorotnya elektibilitas presiden pertama yang dipilih secara langsung ini. Menurunnya elektabilitas itu tercermin dari dua hal. Pertama, dalam posisi. Kedua, dalam angka pilihan capres jika pemilihan presiden dilaksanakan pada hari ini (Juni 2008). Tentang posisi, inilah pertama kali dalam survei Indo Barometer posisi SBY dikalahkan Megawati Soekarnoputri, rival terdekatnya dalam setiap survei selama ini. Tentang angka, inilah pula pertama kalinya angka pilihan terhadap SBY disalip oleh Megawati.

Dalam survei Juni 2008 ini (simulasi 10 nama capres), Megawati menjadi capres terkuat dengan dukungan 30,4% suara. Menyusul SBY dengan 20,7%,Wiranto (9,3%), Sri Sultan HB X (8,8%), Abdurrahman Wahid (6,0%), Hidayat Nur Wahid (4,9%), Amien Rais (4,3%), Prabowo Subianto (1,8%), Sutiyoso (1,3%) dan Jusuf Kalla (1,1%). Sisanya (11,4%) tidak tahu/tidak jawab.

Bagaimana dengan cawapres? Untuk cawapres, nama yang beredar di bursa memang lebih beragam. Dalam pertanyaan tertutup dengan 19 nama cawapres, 10 nama dengan dukungan suara terbesar adalah: Sri SultanHB X (19,9%), Jusuf Kalla (12,3%), Hidayat Nur Wahid (10,7%), Yusril Ihza Mahendra (4,9%); Prabowo Subianto (4,9%), Akbar Tanjung (4,6%), Hasyim Muzadi (4%), Din Syamsuddin (3,3%), Agung Laksono (2,8%) dan Aburizal Bakrie (2,2%).

KESIMPULAN UMUM
Dari temuan survei nasional Indo Barometer Juni 2008 ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas publik Indonesia tidak mendukung kenaikan BBM maupun aneka alasan dan justifikasinya.

Terhadap programBLT, mayoritas menyetujuinya namun mayoritas menganggap program ini tidak mampu menutupi (mengompensasi) kenaikan kebutuhan akibat kenaikan harga BBM.

Akibat dua kondisi ini maka tingkat kepuasan dan dukungan terhadap SBY dan JK menurun tajam. Untuk pertama kalinya dalam survei Indo Barometer tingkat kepuasan terhadap SBY di bawah 50%. Demikian juga dukungan terhadap SBY. Jika pilpres dilaksanakan hari ini maka dukungan terhadap SBY di bawah Megawati.

Apakah dalam waktu setahun ke depan Presiden SBY sebagai incumbent dapat meningkatkan kembali popularitasnya? Dalam rentang 2005-2006 SBY mampu melakukan hal ini meski menurun lagi per 2007. Survei nasional Indo Barometer berikutnya akan memberikan jawaban.

z